Jumat, 02 Pebruari 2007 15:00:10 Kontraktor Jadi Korban Kategori: Jogjakarta (102 kali dibaca) Sebagian Besar Sudah Menyelesaikan Pembangunan Fisik Yogyakarta, Kompas - Kontraktor menjadi korban ketidakpastian alokasi dana luncuran yang merupakan sisa anggaran belanja tak tersangka tahun anggaran 2006 untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Mereka bahkan terancam tidak akan dibayar dalam waktu dekat. Padahal, sebagian besar kontraktor sudah menyelesaikan pembangunan fisik dari 108 sekolah yang rusak berat akibat gempa. "Selama ini mereka mau dipacu bekerja dengan harapan bisa cepat dibayar. Akan tetapi, dana tidak bisa turun selama belum ada kepastian tentang penganggarannya," ujar anggota DPRD DIY Sudrajat Selorudjito usai rapat antara Komisi C dan pemerintah provinsi, Kamis (1/2). Sebelumnya, pihak eksekutif sempat menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara lisan meminta penggunaan dana tidak tersangka diluncurkan pada 2007, namun dianggarkan dari APBD 2006. Akibatnya, alokasi dana luncuran tersebut tidak dianggarkan dalam penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA). BPK kemudian berubah pendapat dan secara tertulis meminta anggaran luncuran harus dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2007. Akibatnya, KUA dan PPA harus direvisi untuk memasukkan anggaran dana luncuran ini. Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X dalam surat tertanggal 24 Januari meminta agar penyesuaian KUA dan PPA tersebut dilakukan saat perubahan APBD 2007. Padahal, RAPBD akan segera disampaikan oleh gubernur pada Sabtu (3/2). "Kami akan meminta izin untuk mendahului pencairan anggaran sebelum penetapan APBD, tetapi ini juga masih menunggu kesepakatan dengan DPRD," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Setyoso Hardjowisastro. Total dana rehabilitasi dan rekonstruksi dari dana tak tersangka adalah Rp 174,7 miliar. Perhitungan dana yang harus masuk Daftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan pada 2007 adalah Rp 35 miliar. Sementara, sisa dana yang tidak digunakan dan menjadi sisa lebih pelaksanaan anggaran adalah Rp 14,3 miliar. Mekanisme termin Dana yang masuk DPAL tersebut merupakan sisa pembangunan di bidang infrastruktur dan perekonomian. Alokasi di bidang infrastruktur yang belum terselesaikan adalah pembangunan SD yang rusak berat. Rekapitulasi perkembangan pembangunan fisik gedung SD per 27 Januari 2007 menunjukkan mayoritas pembangunan sudah selesai. Menurut Kepala Bidang Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum Djoko Wuryantoro, dari 108 SD yang harus dibangun, 87 sudah 100 persen terbangun. Meski para kontraktor telah menyelesaikan pekerjaannya hingga 100 persen, mereka terakhir dibayar pada Rabu (27/12). "Pembayaran kontraktor pada Desember masih menggunakan mekanisme termin, paling bagus jika sesuai prestasi sehingga kontraktor bisa nagih pembayaran setiap waktu. Aturan yang tidak fleksibel ini merugikan rekanan," kata Setyoso. Di bidang perekonomian, menurut Kepala Bidang Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Sayidi Jauhar, pembangunan yang belum selesai adalah common facilities small and medium industry.(AB9)   Sumber: Kompas