Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk
    IND | ENG

Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk

By : Hana 31 Oktober 2007 News Categori : Berita

Rabu, 31 Oktober 2007 05:35:40

Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk

Kategori: Sidoarjo (17 kali dibaca)

Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk

JAKARTA - Belum kunjung munculnya tanda-tanda semburan lumpur Lapindo berhenti mendorong pemerintah menyiapkan skenario terburuk. Saat ini, sudah ada tiga pilihan skenario. Pertama, memagari area lumpur untuk memaksa alirannya ke laut. Kedua, memasukkan lumpur ke Kali Porong untuk di buang ke laut. Ketiga, membuat sistem perpipaan untuk membuang lumpur ke laut.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, tiga opsi tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kondisi terburuk. "Kami sekarang mengantisipasi kondisi terburuk, yakni lubang pusat semburan lumpur gagal ditutup dalam waktu bertahun-tahun," ujarnya di sela penyelenggaraan Kongres Ikatan Ahli Perencana (IAP) di Jakarta kemarin.

Djoko yang juga menjabat ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menjelaskan, pada opsi pertama, pemerintah akan meninggikan tanggul sehingga memaksa lumpur berkumpul di sekitar pusat semburan sebelum dialirkan melalui kanal buatan ke Selat Madura.

Pada opsi kedua, lumpur dipompa ke Kali Porong, lantas dibuang ke laut. "Untuk memudahkan pemompaan ke sungai, lumpur harus lebih dulu diaduk guna mengencerkan konsentrat lumpur," tutur Djoko.

Untuk alternatif ketiga, pemerintah membuat jaringan pipa pembuang lumpur dari kolam penampung (pond) lumpur di sekitar pusat semburan ke laut. Alternatif ketiga ini sedang dibahas sejumlah pakar geologi dan geodesi yang dikontrak BPLS dan Lapindo Brantas.

Meski ada tiga opsi, menurut Djoko, pemerintah cenderung memilih opsi kedua. "Alasannya, opsi tersebut paling efektif, namun efisien," ujarnya. Kelemahannya, opsi ini hanya bisa dilaksanakan saat aliran air di Kali Porong cukup besar untuk melakukan penggelontoran, yakni di musim hujan. "Pada musim kemarau, lumpur akan ditampung terlebih dahulu di kolam-kolam penampungan," tuturnya.

Untuk melancarkan aliran lumpur ke muara Kali Porong dan menghindari sedimentasi yang berpotensi mengakibatkan banjir, pemerintah telah menambah kapal pengeruk, dari tiga buah menjadi lima buah.

Empat kapal ditempatkan di bagian hulu, sedangkan yang satu lagi di bagian hilir. Tiga kapal keruk milik PT Timah, dua kapal milik Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Departemen Pekerjaan Umum. "Opsi untuk melebarkan Kali Porong juga sedang dipikirkan," papar Djoko.

Menanggapi presentasi pemerintah, anggota Komisi V DPR Nusyirwan Soedjono meminta pemerintah melakukan sosialisasi tentang potensi dampak semburan lumpur dalam jangka panjang. Kampanye tersebut diperlukan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang risiko tinggal di kawasan semburan lumpur.

"Risikonya kan bukan hanya kemungkinan bocornya tanggul, tapi juga tanah ambles, banjir, dan gangguan kesehatan. Pemerintah juga harus bisa menjelaskan daerah yang aman dari dampak-dampak semburan lumpur dalam jangka panjang," terangnya.((noe))

 

Sumber: jawa pos

© Airputih.or.id. All rights reserved.