Sabtu, 24 Pebruari 2007 07:43:08 Pemerintah Didesak Selesaikan Persoalan Lumpur Panas Lapindo Ekonomi Jatim Terguncang Kategori: Sidoarjo (110 kali dibaca) Sidoarjo, Kompas - Pemblokiran jalan tol, jalan arteri, dan rel kereta api di kawasan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang berlangsung selama 33 jam sejak Kamis lalu, akhirnya dibuka, Jumat (23/2) petang. Akan tetapi, pemblokiran itu menyebabkan perekonomian Jawa Timur terguncang. Antrean panjang di jalan tol dan jalur arteri di Jalan Raya Porong menyebabkan lalu lintas di sebagian besar Surabaya dan Sidoarjo lumpuh. Aktivitas ekspor melalui Pelabuhan Tanjung Perak terhenti, distribusi bahan bakar minyak ke Malang/Pasuruan terganggu, dan pengiriman barang ke daerah-daerah, termasuk antarpulau, terhenti total. Pemblokiran juga menyebabkan bus-bus antarkota tak bisa beroperasi sehingga penumpang menumpuk di Terminal Bungurasih. Selain itu, pemblokiran rel kereta api menyebabkan perjalanan kereta api dari Surabaya ke sejumlah daerah dibatalkan. Bahkan, operasi pasar beras di Kabupaten Gresik, Sidoarjo, dan Kota Surabaya tak bisa dilakukan karena 35 truk pengangkut beras terhadang kemacetan. Truk-truk dan bus yang dihadang massa membentuk antrean panjang lebih dari 2,5 kilometer selama dua hari di jalan tol ataupun jalan arteri. Sejumlah sopir terpaksa membuang sebagian muatannya, antara lain sayuran yang membusuk serta ikan air tawar dan ayam yang mati kepanasan. Pemblokiran dilakukan oleh ribuan warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) 1 yang kesal karena rumah mereka terendam lumpur panas setinggi 2-3 meter, tetapi tak kunjung mendapatkan kepastian soal ganti rugi. Dalam beberapa kesempatan Lapindo Brantas Inc bahkan bersikukuh tidak mau memberikan uang ganti rugi. Alasannya, Perumtas 1 yang terdiri dari 5.361 dan dihuni 14.000 jiwa itu berada di luar wilayah yang direkomendasikan oleh Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. Pemblokiran dimulai sejak Kamis pagi lalu setelah warga mengetahui bahwa Lapindo kembali menegaskan tidak memberikan ganti rugi untuk warga Perumtas 1. Kekesalan yang memuncak setelah sejumlah perundingan dan aksi sebelumnya tak membuahkan hasil akhirnya membuat mereka marah. Mereka memblokir gerbang masuk Jalan Tol Sidoarjo dan Jalan Raya Porong. Aksi dilakukan dengan memarkir sepeda motor melintang hingga memenuhi badan jalan. Ribuan kendaraan yang sudah berada di jalan tol tidak bisa keluar hingga 24 jam lebih. Warga yang terdiri atas laki-laki dan perempuan dewasa serta anak-anak itu juga menggelar tikar dan duduk di tengah jalan. Di rel kereta api, warga menumpuk batu. Hari Jumat pagi, sekitar 300 warga kembali memblokir Bundaran Waru yang pada Kamis sore hingga petang mereka blokir. Bundaran Waru adalah simpul transportasi di Jawa Timur sekaligus gerbang Kota Surabaya. Sama dengan di gerbang tol dan jalan arteri, mereka juga memarkir sepeda motor melintang hingga memenuhi badan jalan. Warga akhirnya mundur ke Kabupaten Sidoarjo atas desakan Kepala Kepolisian Resor Sidoarjo Ajun Komisaris Besar Utomo HC. Di tengah perjalanan, warga berhenti dan memblokir jalan arteri provinsi yang menghubungkan Surabaya-Sidoarjo. Aksi ini berlangsung pada pukul 10.50-11.30 sebelum akhirnya dihalau polisi lagi. Sekitar pukul 14.00, sekitar 50 warga dari Gerbang Tol Sidoarjo bergerak ke Jalan Raya Gedangan. Tepat di depan gang masuk Kantor Lapindo Brantas Inc, mereka menutup jalan pada dua arah sekaligus. Untuk pengamanan, pihak kepolisian mengerahkan 11 satuan setingkat kompi (SSK). Selain itu, di Bundaran Waru juga dikerahkan 1 mobil penghalau massa, 2 mobil water cannon, 1 mobil APC, dan 1 unit barrier. Dialog macet Jumat pagi, Gubernur Jatim Imam Utomo sempat berdialog dengan wakil warga agar mereka bersedia membuka blokade di rel kereta. Namun, pertemuan di rumah dinas gubernur itu macet. Tawaran relokasi yang disampaikan Imam yang saat itu didamping Bupati Sidoarjo Win Hendrarso dan Ketua Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo Basuki Hadimuljono kembali ditolak warga. Hal itu disebabkan warga hanya mau mendapatkan ganti rugi berupa uang seperti yang dijanjikan kepada warga Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo, dan Desa Kedungbendo yang daerahnya lebih dulu terendam lumpur panas. Kepada warga di empat desa itu, Lapindo Brantas berjanji memberikan ganti rugi Rp 1 juta per meter persegi untuk tanah, Rp 1,5 juta per meter persegi untuk bangunan, dan Rp 120.000 untuk sawah yang terendam lumpur. "Kami ingin diperlakukan sama, mendapatkan ganti rugi seperti warga empat desa lainnya," kata Sumitro (36), warga Perumtas 1 yang rumahnya terendam lumpur panas. Selesaikan segera Berkait dengan aksi massa itu, para pelaku usaha di Jatim berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas agar persoalan lumpur panas tidak terus berlanjut. Aksi tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagi mereka. Menurut Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia Bambang Trisulo, ribuan kontainer barang impor menumpuk di Pelabuhan Tanjung Perak menyusul dibatalkannya order pengiriman ke sejumlah pabrik di Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Pandaan, dan Malang, akibat terputusnya akses transportasi. Akibatnya, mereka harus menanggung biaya sewa parkir kontainer di pelabuhan sekitar 10 dollar AS per hari per kontainer. Para sopir truk yang terjebak kemacetan juga meminta tambahan biaya angkut Rp 250.000. Belum lagi kuli bongkar muat di pelabuhan yang meminta uang lembur akibat keterlambatan kontainer. Kepala Sub-Divisi Regional Surabaya Perum Bulog Jatim Tomy Kristanto mengatakan, sedikitnya 10 truk yang mengangkut beras operasi pasar tertahan di Gudang Buduran Sidoarjo, sedangkan 18 truk yang sudah keluar terjebak macet.((NIK/LAS/INA/DIA/RIZ/AB8))   Sumber: kompas