Selasa, 29 April 2008 21:17:32 Manajemen Bencana di Jawa Tengah Kategori: Umum (31 kali dibaca) Oleh Saratri Wilonoyudho Menjelang tahun anggaran 2009 ini, Jawa Tengah mulai mempersiapkan rencana kerja untuk penanggulangan bencana. Untuk itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD sudah dibentuk dengan tujuan agar terjadi sinkronisasi kegiatan dalam penanggulangan bencana. Setelah membaca rencana kerja dari dinas-dinas terkait, penulis berpendapat bahwa sebaiknya ada sinkronisasi antara isu strategis, rencana tindakan, dan indikator hasil. Diusahakan tidak ada kegiatan yang tumpang-tindih antar-SKPD dan ini perlu mekanisme koordinasi "satu bahasa". Secara umum, rencana kerja lebih menitikberatkan kepada penanganan pada saat bencana dan pascabencana, sedangkan kegiatan pencegahan kurang ditonjolkan. Di samping itu, aspek pemberdayaan masyarakat sebaiknya lebih mendapat tempat. Sederhana saja, masyarakat merupakan kekuatan yang sanggup mengatasi ancaman (bencana) di sekitarnya jika mereka diberi kesempatan, pelatihan, sosialisasi yang berkesinambungan, serta pendampingan dari SKPD terkait. Masyarakat adalah pihak pertama yang merasakan akibatnya jika terjadi bencana. Karenanya, jika mereka diberi kesempatan mengajukan proposal untuk (misalnya) mengelola alam dengan kearifan lokal, maka hampir dapat dipastikan akan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, bahkan kalau perlu masyarakat akan menambahinya dengan dananya sendiri. Masing-masing SKPD dalam menyusun indikator hasil sebaiknya mencantumkan besaran kuantitatif, misalnya berapa hektar target wilayah yang akan diatasi dari bencana banjir. Berapa ribu pohon yang akan ditanam sebagai bibit penghijauan untuk mencegah longsor dan banjir. Bencana alam merupakan keluaran dari interaksi antara bahaya alam dengan kerentanan suatu kawasan atau wilayah. Kerentanan suatu wilayah dibentuk oleh kondisi fisik atau lingkungan, sosial, ekonomi, politik, kelembagaan, dan sistem serta praktik yang tidak memerhatikan prinsip keberlanjutan di wilayah tersebut, yang umumnya diakibatkan oleh kegiatan manusia. Selain kerentanan, faktor lain yang sering berpengaruh terhadap bencana adalah kapasitas atau ketahanan. Faktor ini merupakan aspek positif dari situasi yang ada, yang bila dimobilisasi dapat mengurangi kerentanan dan mengurangi risiko wilayah terhadap bencana. Tak bisa tepat Bencana alam merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi secara tepat kapan akan terjadi, di mana, dan berapa lama. Meskipun demikian, tanda-tanda akan terjadi bencana dapat dilihat dan dirasakan, terutama jika menggunakan alat, pengamatan, atau evaluasi ilmiah terhadap kawasan tertentu. Salah satu hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari bencana alam adalah dengan menjaga kualitas lingkungan hidup. Aktivitas pembangunan fisik sering kali mengabaikan penurunan dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu perencanaan matang dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan fisik. Dari sketsa ini, tampak bahwa bencana dapat disebabkan ulah manusia dan kondisi sosial politik ekonomi yang tidak bersahabat. Karenanya, usulan rencana kerja dari SKPD akan lebih baik difokuskan kepada tindakan pencegahan bencana dengan menata kehidupan masyarakat, terutama para pelaku bisnis. Bukankah pepatah mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati? Sebagai contoh Dinas Pertambangan dan Energi Jawa Tengah. Dalam pandangan saya, dinas ini sebaiknya juga mengonsentrasikan diri untuk tindakan pencegahan bencana karena kegiatan pertambangan adalah kegiatan yang "rawan" melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang mengakibatkan bencana. Data terbaru terhadap daerah-daerah rawan bencana harus menjadi prioritas utama, dengan hasil keluaran berupa peta rawan bencana yang akurat dan dapat digabungkan dalam sebuah sistem informasi terpadu dengan peta yang dihasilkan oleh dinas-dinas lain. Tujuannya agar tidak terjadi kesenjangan data atau tumpang-tindih data. Dengan sistem informasi terpadu, diharapkan akan mudah dilakukan koordinasi perencanaan pencegahan dan penanganan selanjutnya. Jika dinas ini sanggup menghasilkan peta rawan bencana yang terpadu, maka dinas ini juga dapat membuat manual untuk sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, dengan informasi yang mudah dicerna. Syukur ada pelatihan penanggulangan bencana. Pemberdayaan masyarakat yang melakukan penggalian bahan tambang juga pantas mendapat perhatian agar tidak merusak lingkungan. Dinas ini dapat bekerja sama dengan Bappedal, PU, Bapermas, Kimtaru, untuk menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya keseimbangan alam untuk mencegah bencana. Untuk menyejahterakan petani di sekitar kawasan lindung harus melalui serangkaian kegiatan panjang, misalnya pelatihan menanam tanaman yang berprospek cerah atau pemberian bantuan bibit unggul serta bantuan pemasaran, dan seterusnya. Demikian pula Dinas Tata Ruang dan Permukiman mestinya juga banyak mengusulkan kegiatan pencegahan bencana karena sesuai bidang tugasnya, dinas tata ruang dapat mengendalikan pemanfaatan tata ruang yang tidak sesuai dengan kaidah keselamatan dan keharmonisan lingkungan. Apalagi dalam kerangka regulasinya disebutkan rencana tata ruang Provinsi Jateng menjadi payung dalam pembangunan daerah. Dengan beban tugas dan misi tersebut dinas tata ruang provinsi dapat mengoordinasikan tingkat kabupaten kota untuk mengawasi penyusunan dan pelaksanaan tata ruang yang agar sesuai kaidah keselamatan lingkungan serta tidak mengganggu keseimbangan lingkungan yang dapat menyebabkan bencana. Dinas tata ruang dapat mengusulkan program monitoring pembangunan permukiman yang berada di lahan kritis dan berbahaya, selain melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk menaati aturan hukum, atau setidaknya mengajak memperbaiki lahan kritis yang mereka tempati agar aman dari bencana. Dalam pemugaran permukiman, sebaiknya juga ditekankan pembangunan berbasis masyarakat dengan memanfaatkan bahan-bahan bangunan lokal yang dapat digunakan. Singkatnya, koordinasi manajemen bencana di Jawa Tengah harus diprioritaskan kepada pencegahan terjadinya bencana agar korban tidak berjatuhan. Saratri Wilonoyudho Pengamat Masalah Sosial, Pendidikan, dan Perkotaan Tinggal di Semarang((*))   Sumber: kompas