Selasa, 13 Pebruari 2007 08:09:19 Korban Banjir Demo Kantor Bupati Kategori: Sumut-NAD (73 kali dibaca) Kualasimpang WASPADA Online Ribuan warga korban banjir yang menamakan diri dari Forum Rakyat Korban banjir Bandang Tamiang menggelar aksi demo di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Senin (12/2). Pantauan Waspada, ribuan warga itu datang menggunkan sejumlah truk dan kendaraan lainnya. Mereka juga membawa sejumlah poster dan spanduk serta beorasi di halaman Kantor Bupati Aceh Tamiang. Bahkan mereka berunjuk rasa di kantor tersebut mulai pukul 11:00 sampai dengan pukul 17:00. Koordinator aksi demo tersebut, Syafruddin, KS, SE didampingi oratornya, Haprizal,S.Sos serta orator lainnya menyatakan rencana pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk membangun rumah korban banjir bandang pada bulan Februari 2007 ternyata hanya lips service. Perlu diingat warga tidak mau lagi untuk dibohongi oleh pemerintah. Syafruddin dan Haprizal menyatakan padahal rakyat korban banjir bandang Aceh Tamiang kondisinya sampai hari ini sangat menderita karena masih tinggal di tempat pengungsian yang tidak layak huni. Menurut pengunjuk rasa itu lagi, bencana banjir bandang di Aceh Tamiang dapat distatuskan menjadi bencana nasional atau paling tidak statusnya adalah bencana daerah, karena banjir bandang di Aceh Tamiang yang terjadi pada Jumat 22 Desember 2006 telah mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia, tanaman karet, sawit, palawija, padi dan lain-lain hancur, sehingga masyarakat kehilangan mata pencaharian. Lebih parahnya lagi, sebut pengunjuk rasa itu, bencana banjir bandang Aceh Tamiang telah mengakibatkan hancur dan hilangnya ribuan rumah penduduk di Aceh Tamiang. Karena itu pemerintah Pusat dan Pemkab Aceh Tamiang seharusnya memakai hati nurani dan objektif, jujur, tanggap, progresif dalam melaksanakan pemulihan korban banjir bandang Aceh Tamiang agar rakyat korban banjir Aceh Tamiang bisa kembali melanjutkan hidup dengan normal seperti biasa sebelum terjadi banjir bandang pada Desember 2006 lalu. Forum Rakyat Korban Banjir Bandang Tamiang dalam tuntutannya mendesak Pusat dan Pemkab Aceh Tamiang untuk segera merealisasikan rencana pembangunan rumah untuk korban banjir bandang Aceh Tamiang, sesuai yang sudah dijanjikan pemerintah sendiri, yaitu Februari 2007 sudah dimulai pembangunannya. Forum tersebut juga mendesak kepada pemerintah Pusat untuk segera memperjelas status bencana banjir bandang Aceh Tamiang. Forum itu juga mempertanyakan kepada Pemkab Aceh Tamiang tentang dana tanggap darurat sebesar Rp 5 miliar, perlu transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, Forum tersebut juga meminta kepada Pemkab Aceh Tamiang untuk segera mengganti uang operasional kepada datok penghulu (kepala desa) untuk distribusi bantuan ke kampong-kampong yang terkena bencana alam banjir itu dan meminta kepada Pemkab Aceh Tamiang untuk bersikap jujur, objektif dan penuh tanggung jawab dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir bandang Aceh Tamiang. Pantauan Waspada kemarin, sejumlah delegasi pengunjuk rasa itu dibenarkan masuk untuk bertemu dengan Bupati Aceh Tamiang, Ir.H. Syahbuddin Usman, M.Si di aula kantor bupati setempat. Setelah korban banjir itu mengadakan pertemuan dengan Bupati Aceh Tamiang, selanjutnya Syahbuddin Usman didampingi Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Drs. Agus Djaka Santoso bertatap muka dengan pengunjuk rasa. Bupati Aceh Tamiang menyatakan menyangkut dengan pembangunan rumah warga korban banjir, pihaknya sudah membicarakan hal itu dengan pihak Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ( NAD) dan Pemerintah Pusat di Jakarta. "Malahan kami sudah pernah mengirim surat ke Menko Kesra agar pembangunan rumah warga yang menjadi korban banjir dapat segera dilaksanakan," kata Syahbuddin Usman. Sedangkan soal kayu balok, menurut bupati sedang dibahas di Banda Aceh. "Kayu-kayu balok itu akan kita manfaatkan untuk kepentingan membangun rumah warga yang hanyut, kepentingan sosial dan umum lainnya. Makanya kayu tersebut perlu dijaga agar kayu-kayu tersebut tidak jatuh kepada pihak lainnya," tegas Syahbuddin. Selain itu, sambung bupati, pihaknya juga sudah mengirim surat kepada Menteri Pekerjaan Umum ( PU) untuk penataan Sungai Tamiang. "Kita minta ke Menteri PU agar tidak terjadi banjir tahunan Sungai Tamiang memang perlu penataan, sebab Sungai Tamiang termasuk rawan banjir," kata Syahbuddin. Sementara itu menyangkut dengan dana Rp 5 miliar, bupati mengaku belum pernah melihat dana tanggap darurat senilai Rp 5 miliar itu. Tetapi kalau bantuan dari pihak lainnya memang ada diterima dan penggunaannya juga ada perinciannya. "Kalau dana soal dana tanggap darurat baru kemarin mendapat persetujuan dari DPRD Aceh Tamiang dan diperuntukan untuk melakukan pembayaran kepada datok penghulu dan kebutuhan lainnya. Begitu juga soal lumpur yang masih ada di badan jalan dan pemukiman penduduk, akan kami upayakan secara maksimal untuk menanggulanginya," tandas Bupati Aceh Tamiang itu sembari menyatakan dirinya juga peduli terhadap korban banjir di Aceh Tamiang dan ketika terjadi banjir dia bersama Kapolres Aceh Tamiang melakukan evakuasi terhadap warga di sejumlah kawasan di kabupaten itu. (b21) (ags)(*)   Sumber: WASPADA Online