Kamis, 14 Juni 2007 09:11:27 Verifikasi Terhambat Birokrasi Pemda Dibentuk BRR Nagari Kategori: Sumatera Barat (83 kali dibaca) Padang, Kompas - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk badan rehabilitasi dan rekonstruksi nagari untuk mempercepat proses rekonstruksi pascagempa. Badan ini membantu penyaluran dana bencana dan mengoordinir pembangunan akibat bencana gempa. "Tugas dan fungsinya hampir mirip BRR yang di Aceh dan Nias, namun ruang lingkupnya lebih kecil, hanya tingkat nagari," kata Ketua Tim Klinik Konstruksi Pascagempa Sumatera Barat, Febrin Anas Ismail, di Padang, awal pekan ini. Febrin menjelaskan, BRR nagari ini bertugas membagikan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada korban gempa yang berhak. Bantuan itu diberikan kepada masing-masing korban setelah verifikasi data kerusakan akibat gempa selesai. Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas ini mengatakan, BRR nagari ini nantinya akan dipimpin para tetua adat di kanagarian tersebut. Mereka yang akan mengatur pembagian dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi para korban. "Jadi, bila ada konflik, tetua adat sebagai orang yang dihormati dan dituakan, akan menyelesaikannya," kata Febrin. Tim yang dipimpinnya, kata Febrin, berfungsi sebagai konsultan bagi tiap nagari yang akan membangun kembali rumah dan bangunan rusak. Tim ini, akan memberikan bantuan teknis dan pengawasan pembangunan bangunan tahan gempa. Tim Klinik, tambah Febrin, berada di 80 nagari di seluruh kabupaten/kota yang mengalami kerusakan parah akibat gempa. Bagi nagari yang tingkat kerusakannya tidak parah akan disatukan wilayah kerjanya dengan nagari yang terdekat. "Daerah terparah dilanda gempa kemarin Kabupaten Agam, Tahan Datar, Padang Pariaman, dan Solok," ungkapnya. Verifikasi data Febrin menjelaskan, Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi menugaskan tim untuk menyelesaikan verifikasi data kerusakan dalam 10 hari ke depan. "Tetapi, itu tidak mudah dikerjakan. Sebab, sering kali kami harus menunggu data dari masing-masing kabupaten/kota," katanya. Febrin menyatakan, sering kali timnya menemukan duplikasi data korban yang diberikan pemerintah kabupaten/kota. "Kami sempat menemukan di data salah satu kabupaten, empat orang yang tinggal dalam satu rumah, tercatat rumahnya empat buah. Padahal mereka tinggal dalam satu rumah," tuturnya. Meski dikejar target waktu, Febrin optimistis timnya bisa melaksanakan verifikasi tepat waktu. "Setiap hari, setiap anggota tim minimal harus memverifikasi 30 rumah. Untuk itu, ratusan tenaga ahli dan mahasiswa tingkat akhir kami libatkan untuk verifikasi data ini, tentunya dengan standardisasi yang telah ditetapkan oleh tim," ujarnya. Tujuan verifikasi, kata Febrin, agar bangunan yang baru dibangun untuk masyarakat bisa dipertanggungjawabkan. "Kalau misalnya, kembali terjadi gempa, bangunan itu tidak runtuh. Kita belajar dari gempa kemarin. Bangunan kita bangun sesuai dengan desain tahan gempa," katanya.(mhd)   Sumber: Kompas