Kamis, 20 September 2007 07:28:29 Mitigasi Bencana Belajar Mewaspadai Bencana Kategori: Gempabumi (348 kali dibaca) Dengan sosialisasi terus-menerus, masyarakat akan paham bahwa di samping memiliki kekayaan dan keindahan alam, Indonesia juga memiliki potensi bencana yang sangat besar. Dari tanah longsor, banjir, gempa bumi, gelombang besar dan tsunami, gunung meletus, angin puting beliung, hingga kebakaran hutan. Dengan pemahaman itu, korban akibat bencana bisa direduksi. Ini yang pelan-pelan dilakukan Pemerintah Provinsi Sumbar yang sadar benar kawasannya berada di jalur yang berpotensi bencana alam. Latihan kesiapan menghadapi bencana secara bertahap terus dilakukan. "Semua bencana, ada di sini. Kita bisa hilang di laut atau hilang di hutan," kata Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi, Selasa (18/9). Belajar dari pengalaman gempa awal Maret lalu dan pertengahan September ini, Pemprov Sumbar memprogramkan semua rumah di Sumatera Barat harus punya tenda. Jika terjadi bencana, mereka punya tempat berteduh alternatif. Izin mendirikan bangunan juga perlu dibenahi dengan memerhatikan aspek bencana alam. Legislasi bencana alam sudah dimiliki Provinsi Sumbar. "Ke depan jika terjadi bencana, dari posko orang tahu situasi di lapangan," kata Gamawan. Ada peralatan audiovisual yang merekam kejadian di lapangan pascabencana. Kebutuhan korban terdeteksi dan bantuan mudah disalurkan. Perbaikan itu tentu disambut baik, apalagi Sumatera Barat ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai provinsi model penanganan bencana yang baik. Sumbar dianggap mampu mereduksi korban bencana karena kesiapan warganya, meski pelaksanaan di lapangan tidaklah mudah. Hingga Senin banyak warga Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, yang belum mendapatkan tenda. Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit mengakui distribusi tenda memang terkendala. Tenda yang seharusnya dibagikan dalam kelompok ternyata sulit dilakukan. Setiap satu rumah tangga meminta satu tenda. Akibatnya, daerah lain tidak kebagian. "Tapi kami akan membagikan lagi," kata Nasrul. Gerak di provinsi belum tentu selangkah dengan kabupaten. Koordinasi penyaluran bantuan untuk Kabupaten Mentawai, misalnya, juga masih kedodoran. Saat KRI Teluk Cirebon siap merapat, Pemkab Mentawai belum memikirkan bagaimana menerima bantuan dari KRI menuju ke daratan. Itu terjadi karena hanya Sikakap di Pulau Pagai Utara yang dermaganya bisa disandari KRI. Tiga dermaga lain di Tua Pejat, Siberut Utara, dan Siberut Selatan hanya bisa disandari kapal kecil atau sekoci. Jika pengangkutan dari KRI ke darat terkesan ribet, bagaimana dengan distribusi bantuan ke korban? Koordinasi, meskipun mudah diucapkan, sulit dilakukan. Presiden Yudhoyono saat berada di Painan, Pesisir Selatan, mengatakan, pemimpin tidak boleh cengeng. Presiden memberikan contoh dengan datang ke lokasi korban. Bencana memang datang tiba-tiba, tetapi kalau semua harus waspada, tenang, dan selalu siap sedia, karena sadar hidup di kawasan rawan bencana.((WSI))   Sumber: kompas