AS Bantah Helikopternya Lakukan Pengintaian di Aceh
    IND | ENG

AS Bantah Helikopternya Lakukan Pengintaian di Aceh

By : Hana 14 Januari 2005 News Categori : Berita

Jumat, 14 Januari 2005, 19:31 WIB -Berita Umum- AS Bantah 75 Helikopternya Lakukan Pengintaian di Aceh Reporter: AK-25 - Jakarta, 2005-01-14 08:04:16 Jakarta, Acehkita. Pemerintah Amerika menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Indonesia, perihal batas waktu keberadaan pasukan mereka di Aceh. “Pasukan kami akan berada di sana selama dibutuhkan. Pemerintah Indonesia yang memutuskan dan kita akan mengikutinya”, ujar Duta Besar Amerika untuk Indonesia, B Lynn Pascoe saat konferensi pers di Kedutaan Besar Amerika, Jl. Medan Merdeka Selatan, Kamis (13/1) siang. Pascoe menjelaskan keberadaan pasukan Amerika di Aceh dan Sumatera Utara hanya untuk satu misi kemanusian. Ia pun menegaskan tidak ada misi khusus terkait dengan kehadiran 300 tentara Amerika Serikat di daerah bencana itu. Jumlah seluruh pasukan Armada Ketujuh yang beroperasi di perairan Pasifik sebenarnya mencapai 14 ribu prajurit, namun sebagian besar berada di kapal induk USS Abraham Lincoln dan USS Bonhomme Richard yang melepas jangkar di perairan Sumatera. Adanya pertanyaan mengenai pengerahan 75 helikopter, Pascoe mengakui bahwa ada keceurigaan dari pihak pemerintah. Namun menurutnya, hal itu karena teknis evakuasi yang tidak memungkinkan dilakukan melalui darat. “Faktanya banyak jembatan terputus, ini membuat truk tidak bisa melewati jalur darat”, katanya. Duta besar yang baru bertugas di Indonesia sejak November 2005 ini menegaskan bahwa tidak ada misi pengintaian apapun yang dilakukan helikopternya. Sementara itu di kesempatan terpisah, Komisi Darurat Kemanusiaan (KDK) menilai pemerintah terlalu cepat memutuskan batas akhir relawan dan militer asing hanya sampai Maret 2005. Salah satu anggota KDK, Teten Masduki mengatakan, manajemen bencana pemerintah tidak serapih yang ditunjukkan oleh para relawan sipil dan militer asing. Hal tersebut dapat terlihat dari masih menumpuknya ribuan ton bantuan logistik di pelabuhan Tanjung Priok, Bandara Halim Perdanakusumah dan Bandara Polonia Medan. Lebih lanjut Teten mengatakan, pemeritah seharusnya bisa mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki pihak asing, baik dari sisi manajemen maupun peralatan. [dan] sumber : acehkita.com  

© Airputih.or.id. All rights reserved.