Senin, 17 September 2007 08:30:58 TAJUK RENCANA Tanggap Gempa dan Bencana Kategori: Gempabumi (354 kali dibaca) Gempa terjadi bukan karena kebetulan. Gempa-gempa merupakan rangkaian. Gempa di Bengkulu dan Padang dimulai dari gempa besar sekaligus tsunami di Aceh. Sejak gempa 23 Desember 2004 itu, gempa berturut-turut terjadi di sejumlah tempat di negeri kita. Karena merupakan titik sambung antara Barat dan Timur, kepulauan Indonesia rawan gempa (lihat tulisan Brigitta Isworo, Minggu 16 September 2007). Terhadap terjadinya gempa di Bengkulu dan Sumatera Barat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat bertindak cepat. Satuan gawat darurat pun segera dikerahkan ke daerah. Dari laporan media massa, masih juga kita ketahui tidak serentak meratanya bantuan kepada para korban yang bersangkutan. Lagi-lagi kita alami untuk kesekian kalinya jarak antara keserentakan kejadian dan informasi dengan langkah tindakan. Memang tidaklah mungkin keserentakan informasi bisa diimbangi oleh kecepatan tindakan. Jarak alias gap akan senantiasa terjadi. Di sini terjadilah dilema bagi pemerintah di mana pun. Bencana dengan para korbannya simultan dan serentak tersebar ke seluruh dunia. Tindakan darurat bahkan dari tempat kejadian pun tidaklah mungkin bisa seketika dan serentak. Tindakan alias langkah pertolongan dan bantuan makan waktu. Terhadap kenyataan itu, seni pemerintahan dihadapkan pada berbagai tantangan dan pekerjaan rumah. Bagaimanapun jarak antara keserentakan informasi dan tindakan yang minta waktu tidak bisa dibiarkan kelewat lama. Disiapkanlah langkah antisipasi, persiapan gawat darurat. Disiapkan dengan apa? Lembaga, tenaga, dana, perlengkapan, serta kesigapan bertindak. Hasilnya, di banyak negara masih juga kedodoran. Bagaimana di negeri kita? Pada kita masih melekat budaya bicara yang tidak secara simultan disertai budaya bertindak. Adakalanya kita lebih mendahulukan rapat daripada tindakan. Kecenderungan ini bisa-bisa dibuat lebih parah oleh proses kerja pemerintahan demokrasi yang memerlukan bukan saja pembicaraan, tetapi pembicaraan dengan pihak lain, misalnya parlemen. Tindakan cepat, apalagi dalam masa transisi demokrasi, jangan-jangan juga dipengaruhi oleh kecemasan, jika kecepatan tindakan disalahgunakan untuk tindakan salah guna wewenang dan uang. Padahal, setiap kali bisa kita saksikan lewat tayangan dan laporan media, bencana membawa kesengsaraan dan kematian yang serentak. Selalu berkejaran dengan waktu. Dampak keserentakan informasi tidak terbatas hanya pada bencana. Pengaruh keserentakan informasi berpengaruh pula terhadap perikehidupan bersama lainnya, pada tingkat publik, pada tingkat pemerintah, pada tingkat pemerintahan. Di antaranya, masalah itulah yang kita hadapi sejak kita masuk era reformasi. Kondisi dan harapan publik menuntut perbaikan cepat, proses pemerintahan memerlukan waktu. Informasi membuka semua persoalan secara serentak dan interaktif. Penanganannya justru makan waktu karena diharuskan oleh proses demokrasi. Dapatkah pemerintah dan pemerintahan demokrasi mau dan mampu secara cepat memenuhi harapan dan keperluan-keperluan mendesak rakyat banyak? Itulah tantangan kita bersama.((*))   Sumber: kompas