Jumat, 26 Januari 2007 09:39:38 Korban Banjir Ingin Transparansi Kategori: Sumut-NAD (61 kali dibaca) Kualasimpang WASPADA Online Korban banjir penghujung tahun 2006 lalu menyatakan tidak ingin peristiwa pembayaran bantuan uang banjir yang terjadi pada akhir tahun 1995 dan awal tahun 1996 terulang kembali terjadi di daerah itu. Demikian keterangan diperoleh Waspada dari sejumlah warga korban banjir yang kini hidup di kamp pengungsian yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, Rabu (24/1). Sejumlah pengungsi mengungkapkan, ketika mereka menjadi korban banjir pada tahun 1995/1996 dijanjikan bakal menerima Rp 3,5 juta dan bagi yang rumahnya rusak berat dijanjikan bakal menerima bantuan sebesar Rp 2,5 juta/ KK. "Kenyataannya uang bantuan yang kami terima dari pemerintah ketika itu tidak sesuai dengan janji itu," ungkap sejumlah pengungsi di Kota Kualasimpang. Selain itu, ungkap sejumlah warga itu yang kini kembali menjadi korban banjir tahun 2006 mengungkapkan, ketika itu mereka dijanjikan bakal menerima bantuan dari pemerintah sebesar Rp 1,5 juta. Tetapi kenyataannya, mereka hanya diberikan uang bantuan bagi korban banjir sebesar Rp 25 ribu/KK. Menurut pengakuan sejumlah pengungsi di Aceh Tamiang, ketika mereka menarik uang bantuan korban banjir tahun 1995/1996 itu di salah satu bank di Kota Kualasimpang, uang tersebut diminta oknum tertentu yang menunggu di depan pintu bank. "Semua uang ketika itu diambil oknum-oknum tersebut, lalu barulah setelah itu oknum tadi membagi-bagikan uang tersebut kepada korban bencana alam banjir tahun 1995/1996. Jumlah yang dibagikan kepada warga lebih kecil dan sebahagian besar dinikmati oleh oknum-oknum tersebut. Sebagai rakyat kecil kami hanya bisa pasrah," ungkap pengungsi itu yang tidak menyebutkan nama oknum tersebut. Karena itu, mereka menyarankan, sebaiknya pemerintah memberikan bantuan bagi korban banjir tahun 2006 dalam bentuk bantuan rumah. "Kalau diberikan dalam bentuk uang, kami yakin bakal terulang lagi peristiwa seperti tahun 1995/1996," ujar sejumlah pengungsi yang tidak mau disebut namanya itu dengan alasan nanti jika mereka berurusan bakal dipersulit dan bisa-bisa tidak dapat bantuan rumah korban banjir tahun 2006. Sejumlah pengungsi di Kota Kualasimpang itu juga menyatakan, sebaiknya kalau pemerintah membangun rumah bagi korban banjir yang rumahnya telah hanyut dan hancur, rumah dibangun di atas bukit. Sampai sejauh ini belum ada keputusan final tentang bantuan bagi warga korban banjir yang rumahnya hanyut dan hancur akibat banjir tahun 2006 lalu. "Kami sedang membahas semua program yang menyangkut penanganan bagi korban banjir dan hal-hal lainnya menyangkut yang ada relevansinya dengan hal itu," kata Ketua DPRD Aceh Tamiang, Khairul dan anggota dewan setempat yaitu Ismail (F PPP), H. Syafi’e AS, BA (FPBR), Zulham (FPDIP) dan sejumlah anggota dewan lainnya itu, Rabu (24/1). (b21) ()(*)   Sumber: WASPADA Online