Senin, 24 Oktober 2005, 17:02 WIB -Berita Umum- BRR: Koruptor Dana Tsunami Akan Ditindak Sumber : Waspada Online Banda Aceh, Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias, Kuntoro Mangkusubroto kembali mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi agar tidak melakukan korupsi. Jika terbukti diambil tindakan. “Kita tidak pernah toleran, koruptor dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasti kita tindak,” tegas Kuntoro kepada wartawan, usai buka puasa bersama aktivis NGO Aceh dan diskusi publik bertajuk “Mencegah Korupsi Dana Rekonstruksi”, yang digelar Solidaritas Masyarakat Antikorupsi (SAMAK) di Banda Aceh, Sabtu (22/10). Diskusi tersebut menghadirkan Ade Dikdik Isnandar (Manager Pencegahan Satuan Anti korupsi BRR); Dr Islahuddin (Ekonom Unsyiah); dan Kepala Kejaksaan Tinggi NAD. Tetapi Kejati tidak hadir dan tidak mengirimkan pengganti. Koordinator Pelaksana Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi (SAMAK) Muchtar Luthfi mengatakan, pihaknya siap bekerjasama dengan siapa pun untuk mengawasi setiap gerak langkah pelaku rekonstruksi Aceh. Dengan jaringan yang dimiliki SAMAK di 10 kabupaten saat ini, kata Luthfi, SAMAK siap membawa koruptor ke penjara. Tentang sinyalemen lambatnya BRR dalam melakukan penyediaan rumah warga korban tsunami, Kuntoro tidak membantahnya. “BRR baru boleh dianggap tidak lamban, sampai tidak ada satu pun lagi warga tinggal di tenda. Itu ukurannya. Kalau masih ada (warga) di tenda, kami masih menganggap BRR lamban,” kata dia. Kuntoro minta masyarakat juga harus sabar dan objektif dalam melihat kinerja dan keberhasilan BRR dalam membangun kembali Aceh dan Nias. Menurut dia, saat ini BRR dengan melibatkan NGO lokal dan internasional sudah selesai membangun 12 ribu unit, 119 sekolah dan 113 pusat pelayanan kesehatan berupa Puskesmas dan rumah sakit. BRR, lanjut mantan Mentamben dan Direktur PLN Pusat itu, berniat membangun 120 ribu rumah, 1.200 sekolah dan 690 Puskesmas dan rumah sakit. Khusus rumah, targetnya hingga akhir tahun 2005, akan dirampungkan 30.000 unit. Pembicara yang lain ekonom dari Unsyiah, Dr Islahuddin menyatakan, untuk mencegah korupsi dana rekonstruksi, haruslah dibuat sistem pencegahan korupsi yang tidak memberikan peluang bagi koruptor untuk mencuri uang rakyat. “Sistemnya harus kuat, dan tindakannya juga harus serius,” Kata Islahuddin. Karena itu, menurut dia, penegak hukum harus sejalan dengan semangat BRR. Ade Dikdik Isnandar mengatakan, lembaganya sudah menyiapkan perangkat yang ketat untuk mencegah terjadinya korupsi dalam rekonstruksi Aceh dan Nias. Selain itu, pihaknya sudah dan akan terus menjalin hubungan kerjasama dengan NGO lokal dalam mengawasi proyek-proyek rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias. “Selama sebulan terakhir, sudah lebih lima kasus yang kita ambil tindakan,” ungkap Dikdik.(b03/b08) (sn)