Minggu, 30 April 2006, 11:25 WIB -Berita Umum- Bebaskan Aceh dan Nias dari Tindakan Korupsi Sumber : Harian SIB

Medan (SIB)

Derita yang dialami oleh rakyat Aceh dan Nias akibat terjadinya gempa bumi dan gelombang tsunami pada akhir Desember tahun 2004 yang lalu sungguh sangat berat. Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, dan juga fasilitas umum harus segera ditanggapi dengan membangun dan menyediakan fasilitas yang baru. Untuk itulah, kita menyambut positif niat pemerintah untuk sesegera mungkin menjawab dan memenuhi harapan masyarakat tersebut dengan membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) untuk wilayah NAD dan Nias.

Berkaitan dengan itu, upaya-upaya rehabilitasi dan pembangunan kembali kedua wilayah ini akan dilakukan. Dan untuk itu, ada banyak dana yang telah disediakan. Baik yang berasal dari pemerintah Indonesia, maupun yang merupakan sumbangan dari negara atau lembaga donor yang berasal dari negara-negara luar. Hal ini beriringan dengan bahwa tragedi ini sudah merupakan salah satu isu internasional. Di sinilah kita melihat bahwa niat dasar dan ketulusan hati dari lembaga-lembaga donor sudah cukup baik.

Karena itulah, kita sangat berharap bahwa pembangunan dan rehabilitasi ini dapat berjalan dengan baik. Apalagi dana yang diperuntukkan bagi program ini sangat banyak. Jangan lagi terdengar aroma korupsi. Derita rakyat Aceh dan Nias jangan lagi ditambahi dengan tindakan-tindakan buruk berupa korupsi. Dana bantuan jangan lagi diselewengkan. Jika masih ada oknum-oknum yang mencoba untuk menyalahgunakan dana tersebut, maka tindakan hukum yang tegas perlu segera diambil. Pasalnya, jika hal semacam ini ternyata terjadi, maka yang malu tentunya bangsa Indonesia terutama dimata dunia internasional.

Kasus-kasus dugaan korupsi sudah marak terdengar. Karena itu, hal seperti ini harus disingkirkan dari bumi Aceh dan Nias. Sebab korupsi di mana-mana pun pasti salah, apalagi dalam konteks dana kemanusiaan. Jika masih ada upaya penyelewengan akan bantuan untuk pembangunan Aceh dan Nias, maka praktis ini akan semakin menambah beban rakyat Aceh dan Nias. Dan orang yang melakukannya pantas disebut sebagai penghianat kemanusiaan.

Penderitaan masyarakat bukannya semakin berkurang, tetapi justru bertambah. Sekali lagi kita sangat berharap bahwa orang-orang yang terlibat dalam program rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Nias dapat bertindak bijaksana dan menghindari hal-hal yang berkaitan penyelewengan. Korupsi harus dihindari. Efektifitas kerja-kerja pemerintah dalam menangani tragedi ini, harus dimaksimalkan. Program rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Nias dapat bermakna ganda. Di satu sisi ini menjadi ujian bagi bangsa Indonesia untuk membuktikan diri di mata dunia internasional sebagai bangsa yang bukan korup.

Jika program ini betul-betul sukses, maka apresiasi dari dunia internasional akan datang dengan sendirinya. Akan tetapi di sisi lain, program ini dapat menjadi lahan yang subur untuk melakukan korupsi. Maka jika penyelewengan masih ada, korupsi masih terjadi, maka bangsa ini akan dicap sebagai bangsa yang korup. Hal ini tentunya sangat memalukan kita bersama. Untuk itulah kita sangat mengharapkan adanya transparansi dan kejujuran dalam pelaksanaan program ini. Karena itulah ungkapan kepala BRR Aceh dan Nias bahwa penyelewengan bantuan akan mempermalukan bangsa di dunia internasional, harus disikapi dengan bijak. Karena itu, mari bebaskan masa-masa rehabilitasi Aceh dan Nias dari praktek-praktek korupsi. (*)