Hasil pendataan komputer untuk persiapan migrasi ke open source yang dilakukan oleh tim AirPutih disosialisaikan ke ristek dan beberapa pemerintah daerah. Sosialisasi ini dilakukan di kantor kementerian negara riset dan teknologi, Kamis (3/4) lalu. Acara ini ini adalah tahapan dari kesepakatan antara Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kementerian Negara Riset dan Teknologi serta Yayasan AirPutih, yang telah menyepakati untuk memigrasikan komputer-komputer yang dimilikinya ke perangkat lunak open source (PLOS). Project Manager Open Source Yayasan AirPutih, Imron Fauzi mengatakan langkah ini adalah bagian dari proses migrasi yang ditargetkan selesai di pertengahan 2009. Ahmad Suwandi, salah satu perwakilan AirPutih menuturkan banyak hal yang ditemui dalam pendataan itu. Seperti pemerintah daerah yang menggarkan hanya membeli hardware dan perawatan, tanpa sekalipun menyebutkan pembelian software. "Dapat dipastikan bahwa mayoritas komputer di pemda menggunakan perangkat lunak ilegal," kata pria berkacamata ini. Selain itu jumlah pegawai negeri yang menguasai komputer masih terhitung rendah. "Di Aceh ada kantor yang menyimpan komputer dalam boksnya di gudang. Jadi komputer itu sama sekali tidak digunakan, karena tidak ada orang yang bisa mengoperasikan komputer itu," tambah dia dalam presentasinya. Kesulitan lain yang ditemui dalam proses pendatan ini adalah beberapa perangkat lunak yang dibagikan departemen keuangan dan departemen dalam negeri masih berbasis pada vendor tertentu. Hal ini menurut beberapa wakil pemda menyulitkan untuk pindah secara penuh ke open source. "Ini menjadi tugas ristek untuk berkoordinasi dengan departemen lain," ujar seorang wakil dari Yogyakarta.